Recently Published
Penerapan Analisis Cluster Untuk Mengelompokkan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat
Tingkat perekonomian merupakan salah satu faktor yang sering kali digunakan untuk menyatakan keberhasilan sebuah wilayah dalam mengelola kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk meningkatkan pendapatan per kapita selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Kerjasama antar daerah merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi yang berlingkup luas. Namun, tujuan tersebut tidak mudah dicapai karena setiap daerah memiliki perbedaan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan lembaga institusi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terjadi secara tidak merata. Analisis Cluster merupakan salah satu metode statistika yang dapat digunakan untuk melakukan proses pengelompokan objek-objek, sehingga setiap objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam cluster yang sama. Secara umum, analisis cluster dibagi dalam dua metode yaitu metode Non-hierarki dan metode Hierarki. Metode analisis cluster yang digunakan dalam kasus ini adalah analisis cluster hierarki yaitu terdiri dari Single Linkage Method, Complete Linkage Method, Average Linkage Method, Ward’s Method, dan Centroid Method. Salah satu masalah dalam analisis cluster adalah penentuan jumlah cluster optimal dalam cluster yang sudah di bentuk. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis cluster perlu dilakukan uji validitas cluster untuk mendapatkan jumlah cluster yang optimal, maka digunakan indeks validitas silhouette berdasarkan jarak Euclidean. Analisis cluster dapat membantu untuk mengambil kebijkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan dikelompokkannya setiap kabupaten/kota menggunakan analisis cluster sesuai dengan indikator pembangunan ekonomi maka pemerintah dapat memberikan kebijakan kebijakan khusus sesuai dengan kondisi wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat.