# Goal: Test whether the population mean height is greater than 60. # Data Source: # Kaggle – High School Heights Dataset (hs_heights.csv)

Methane emissions from different rice varieties.

Analisis visual ini memetakan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 menggunakan pendekatan scatter plot kuadran. Pengukuran didasarkan pada dua rasio utama: 1. Rasio Kemandirian (Sumbu X): Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan. 2. Rasio Produktivitas (Sumbu Y): Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja. Visualisasi ini menyoroti disparitas perilaku manajerial keuangan daerah. Terdapat temuan menarik, seperti dominasi Kota Surabaya pada kuadran kemandirian tinggi, serta anomali pada daerah penghasil migas (seperti Bojonegoro dan Tuban) yang memiliki rasio belanja modal sangat tinggi meski tingkat kemandirian fiskalnya berada di bawah rata-rata provinsi. Laporan ini dapat menjadi landasan evaluasi efisiensi dan kemandirian anggaran sektor publik.

Methane emissions

Dokumen ini menyajikan analisis komprehensif mengenai pola fiskal daerah di Indonesia selama dua dekade terakhir. Laporan ini mencakup dua fokus utama: 1. Perbandingan agregat Anggaran vs Realisasi Belanja seluruh provinsi untuk mengukur efisiensi penyerapan anggaran. 2. Analisis mendalam (Deep-Dive) struktur belanja Provinsi Jawa Timur menggunakan Akun Konkordansi (Level 2a) untuk melihat transformasi komposisi belanja Pegawai, Barang Jasa, dan Modal. Analisis ini disusun sebagai bagian dari eksplorasi data science dalam konteks Akuntansi Sektor Publik.

Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai kapasitas penyerapan anggaran pemerintah daerah di Indonesia selama dua dekade terakhir. Menggunakan dataset APBD Series, visualisasi ini menyoroti dinamika antara Anggaran Murni dan Realisasi Belanja. Analisis ini bermanfaat untuk melihat efisiensi fiskal serta dampak peristiwa besar (seperti pandemi) terhadap pola belanja daerah secara nasional.

Análisis de pobreza educativa en hogares peruanos mediante ACM y creación del ISPE